LATAR BELAKANG MASALAH
Pada 30 September 2016, dalam percakapan dengan warga di Kepulauan Seribu, Basuki menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang "dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem" tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ayat 51 dalam surat Al-Maidah adalah ayat yang sering ditafsirkan sebagai ayat yang melarang Muslim untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin, dan sebelumnya digunakan oleh rival Basuki sebagai argumen untuk tidak memilih Basuki pada pemilihan gubernur
Percakapan ini direkam dan diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di situs YouTube Salah satu yang menyebarkan video ini, Buni Yani menulis di Facebook "...dibohongi Surat Al Maidah...", (tanpa kata "pake") dan belakangan ia mengakui bahwa ia salah transkrip.Banyak warga maupun pengamat yang mengkritik pernyataan Basuki dan menganggap Basuki telah melecehkan Al-Quran
Dampak dari pernyataan Ahok yang mengutip Al-Maidah ayat 51 semakin rumit. Basuki menyatakan bahwa ia tidak berniat melecehkan ayat Al-Quran, tapi hanya mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ayat suci untuk tujuan politik. Sejumlah organisasi melaporkan pidato Basuki ke polisi dengan dasar pasal 156a KUHP dan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada 10 Oktober, Basuki kemudian meminta maaf Namun laporan hukum terhadap Basuki tidak dicabut, dan polisi mulai melakukan penyelidikan, termasuk memanggil Basuki ke Bareskrim pada 24 Oktober.
Sebelumnya,rencana demonstrasi ini semakin menjadi aksi masif karena ketua FPI terus-menerus mengajak dan menyerukan muslim diseluruh penjuru Indonesia untuk bergabung dalam demonstrasi tersebut atas nama agama dan negara.
Rencana aksi demontrasi 4 November tersebut dimaknai secara beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir dampak dari demonstrasi besar-besaran tersebut, mengingat sudah banyak terjadi kasus kekerasan dan kerusuhan setelah demonstrasi besar-besaran yang sebelumnya pernah terjadi.Kekhawatiran ini sangat terasa, meskipun Rizieq sebagai ketua FPI telah mengatakan bahwa demonstrasi ini tidak digelar dengan tujuan politik atau Sara Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia masih percaya bahwa demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini semakin menambah variasi respon masyarakat menjelang datangnya tanggal 4 November 2016. Kekhawatiran ini masuk akal, mengingat saat ini telah memasuki masa kampanye Gubernur DKI. Dimana Ahok, sebagai tokoh sentral yang disasar demonstrasi ini adalah salah satu kandidat calonan gubernur DKI.
Menurut Opini saya :
Kasus Ahok sebaiknya kita sikapi dan tempatkan dalam koridor hukum yang tengah berjalan. Opini yang mengarah ke politik dan SARA terhadap kasus dugaan penistaan agama sebaiknya kita hadapi dengan sikap kritis. Karna, dapat terjadi kesalah pahaman dan keutuha bangsa Indonesia yang jadi taruhannya karna sesungguhnya kita sebagai bangsa yang memiliki berbagai macam Suku,Ras,Agama yang berbeda namun kita semestinya memiliki pandangan bahwa bahwa Negara kita adalah bineka tunggal ika,dan semestinya harus memiliki rasa menghormati dan mentoleransi satu sama lainKita sebagai manusia harus berfikir yang tinggi dan luas dan mungkin saja bisa terjadinya perpecahan sesama umat beragama.
Sistem Kepemimpinan
Opini : Tentang Sistem kepemimpinan era Pak Jokowi mengalami perlambatan ekonomi global . Akan tetapi ada juga perubahan positif dalam aspek pembangunan infrastruktur serta kebijakan ekonomi jangka panjang. Indonesia jauh lebih kompetitif dan mampu berdaya saing. Jokowi berani menghentikan lebih dari Rp 200 triliun subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran dan membuat tidak adanya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Keadilan
Menurut saya hukum telah mengalami banyak sekali permainan dari orang orang yg memiliki uang atau jabatan sehingga keadilan masih sangat di khawwtirkan dan ikut campurnya politik dalam agama membuat semua menjadi tabu
